Contoh Kasus Pelanggaran Standar Teknis Dan Standar Manajemen

Malinda Palsukan Tanda Tangan Nasabah

JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa kasus pembobolan dana Citibank, Malinda Dee binti Siswowiratmo (49), diketahui memindahkan dana beberapa nasabahnya dengan cara memalsukan tanda tangan mereka di formulir transfer.

Hal ini terungkap dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di sidang perdananya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2011). “Sebagian tanda tangan yang ada di blangko formulir transfer tersebut adalah tandatangan nasabah,” ujar Jaksa Penuntut Umum, Tatang sutar

Malinda antara lain memalsukan tanda tangan Rohli bin Pateni. Pemalsuan tanda tangan dilakukan sebanyak enam kali dalam formulir transfer Citibank bernomor AM 93712 dengan nilai transaksi transfer sebesar 150.000 dollar AS pada 31 Agustus 2010. Pemalsuan juga dilakukan pada formulir bernomor AN 106244 yang dikirim ke PT Eksklusif Jaya Perkasa senilai Rp 99 juta. Dalam transaksi ini, Malinda menulis kolom pesan, “Pembayaran Bapak Rohli untuk interior”.

Pemalsuan lainnya pada formulir bernomor AN 86515 pada 23 Desember 2010 dengan nama penerima PT Abadi Agung Utama. “Penerima Bank Artha Graha sebesar Rp 50 juta dan kolom pesan ditulis DP untuk pembelian unit 3 lantai 33 combine unit,” baca jaksa.

Masih dengan nama dan tanda tangan palsu Rohli, Malinda mengirimkan uang senilai Rp 250 juta dengan formulir AN 86514 ke PT Samudera Asia Nasional pada 27 Desember 2010 dan AN 61489 dengan nilai uang yang sama pada 26 Januari 2011. Demikian pula dengan pemalsuan pada formulir AN 134280 dalam pengiriman uang kepada seseorang bernama Rocky Deany C Umbas sebanyak Rp 50 juta pada 28 Januari 2011 untuk membayar pemasangan CCTV milik Rohli.

Adapun tanda tangan palsu atas nama korban N Susetyo Sutadji dilakukan lima kali, yakni pada formulir Citibank bernomor No AJ 79016, AM 123339, AM 123330, AM 123340, dan AN 110601. Secara berurutan, Malinda mengirimkan dana sebesar Rp 2 miliar kepada PT Sarwahita Global Management, Rp 361 juta ke PT Yafriro International, Rp 700 juta ke seseorang bernama Leonard Tambunan. Dua transaksi lainnya senilai Rp 500 juta dan 150 juta dikirim ke seseorang bernamVigor AW Yoshuara.

“Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Rohli bin Pateni dan N Susetyo Sutadji serta saksi Surjati T Budiman serta sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri,” jelas Jaksa. Pengiriman dana dan pemalsuan tanda tangan ini sama sekali tak disadari oleh kedua nasabah tersebut.

komentar

pada kasus tersebut prinsip etika profesi yang dilanggar adalah pemalsuan tanda tangan sebanyak 6 kali, dimana seharusnya sebagai profesional yang senantiatasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Selain itu seharusnya tidak melanggar prinsip etika profesi yang kedua,yaitu kepentingan publik, yaitu dengan cara menghormati kepercayaan publik. Kemudian tetap memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sesuai dengan prinsip integritas. Seharusnya tidak melanggar juga prinsip obyektivitas yaitu dimana setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, dan melanggar prinsip kedelapan yaitu standar teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Peran, Fungsi dan Tugas BSN, KAN, Dan KSNKU

Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.

Berikut Merupakan Beberapa Informasi Tentng BSN

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DISAHKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014, DIUNDANGKAN MELALUI LEMBARAN LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 2014 NOMOR 216, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI NOMOR 5584

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian,  bertujuan untuk:

1. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
2. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.

KEWENANGAN BSN

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BSN mempunyai kewenangan :

a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

c. penetapan sistem informasi di bidangnya;

d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

  1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional;

  2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga

      inspeksi dan laboratorium;

  3) penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);

  4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;

  5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BSN menyelenggarakan fungsi  :

a.    pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;

b.    pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;

c.    pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;

d.    penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi ;

e.    penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,

       ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, 

       persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a.    koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan di bidang standardisasi serta kebijakan teknis

       BSN;

b.    pembinaan dan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

       persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BSN;

c.    koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, pemberian bantuan dan

       penyuluhan hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan

       antar lembaga;

d.    pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, program  kegiatan standardisasi, kerjasama

       fungsional dan antar lembaga terkait lainnya di lingkungan BSN;

e.    koordinasi dan penyusunan laporan BSN.

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a.    pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, program dan perencanaan;

b.    penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;

c.    perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, serta inventarisasi kekayaan negara;

d.    pelaksanaan pengelolaan keuangan;

e.    pelaksanaan urusan rumah tangga;

f.    pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a.    pelaksanaan analisa, pengkajian, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

b.    pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum;

c.    pelaksanaan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum;

d.    pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai;

e.    pelaksanaan penataan, evaluasi dan perumusan organisasi dan tata laksana serta pengawasan dan

      evaluasi manajemen mutu internal;

f.    pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

a.    perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang

      standardisasi;

b.    penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi

      dalam bidang standardisasi;

c.    pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem penerapan

       standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan

       bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;

d.    penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk

       satuan ukuran;

e.    penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku

       laboratorium acuan;

f.    pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional di bidang

      sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

      yang berlaku.

Pusat Sistem Penerapan Standar menyelenggarakan fungsi :

a.    penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta

       prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;

b.    pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan

       prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;

c.    pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan;

d.    pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;

e.    pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan pengaduan serta

       prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

a.    penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;

b.    pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;

c.    pelaksanaan kerjasama akreditasi baik nasional, bilateral maupun international di bidang standardisasi;

d.    pelaksanaan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;

e.    pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

a.    penyiapan rumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;

b.    pembinaan dan koordinasi program di bidang penelitian dan pengembangan;

c.    pelaksanaan penelitian dan pengembangan standardisasi;

d.    penyusunan program dan tata operasional penelitian dan pengembangan;

e.    pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan;

f.    pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan.

Pusat Perumusan Standar menyelenggarakan fungsi :

a.    penyiapan rumusan kebijakan di bidang perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;

b.    pembinaan dan pengembangan sistem perumusan Standar Nasional Indonesia;

c.    perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;

d.    pelaksanaan evaluasi perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia.

Pusat Kerjasama Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

a.    penyiapan rumusan kebijakan di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan

      kegiatan notifikasi;

b.    perencanaan program di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan

       notifikasi;

c.    pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan, dan evaluasi di bidang kerjasama teknis

       perdagangan, kegiatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja serta kegiatan notifikasi;

d.    pelaksanaan kerjasama di bidang kelembagaan standardisasi lintas sektoral dan daerah;

e.    pelaksanaan urusan pengelolaan keanggotaan Indonesia dalam organisasi standardisasi dan kerjasama

      dengan badan standardisasi di tingkat bilateral, regional maupun internasional;

f.    pelaksanaan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk bidang notifikasi dan kerjasama

      teknis perdagangan, kerjasama standardisasi internasional dan kerjasama standardisasi dalam negeri.

      

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

a.    perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan

       pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi,

       serta pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang

       standardisasi dan jaminan mutu;

b.    penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya

       informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan,

       pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang  standardisasi dan jaminan mutu;

c.    pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian, penyeleng-garaan dan pengendalian kegiatan di bidang

       pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi,

       pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang

       standardisasi dan jaminan mutu;

d.    penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi;

e.    penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemasyara-katan standardisasi.

Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

a.    Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem komunikasi data dan jaringan informasi standardisasi,

      dokumentasi dan perpustakaan pendayagunaan informasi standardisasi;

b.    penyusunan rencana dan program pengembangan sistem komunikasi data dan jaringan informasi,

       dokumentasi dan perpustakaan, serta pendayagunaan informasi standardisasi;

c.    pengembangan sistem komunikasi data dan sistem jaringan informasi standardisasi;

d.    pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan standardisasi;

e.    pendayagunaan informasi standardisasi, dan pemberian layanan informasi standardisasi.

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

a.    perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pemasyarakatan di bidang standardisasi

      dan jaminan mutu;

b.    penyusunan rencana dan program, pembinaan dan koordinasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta

       pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu;

c.    pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi

      dan jaminan mutu;                                                                    

d.    pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu;

e.    pelaksanaan pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu.

f.    pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi  dan

      jaminan mutu.

http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/43 

Etika Profesi

Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu ethikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika merupakan sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.Menurut KBBI etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Etika dimulai saat  manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan dalam pembicaraan. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut yang melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika).

pengertian profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Atau profesi juga sering di artikan sebagai pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian khusus. Umumnya setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki kode etik, memiliki sertifikasi, dan memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu.

Orang yang memiliki profesi dalam bidang tertentu biasanya sering di sebut dengan profesional. Profesional juga sering sekali di artikan sebagai keahlian teknis yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya desainer yang memiliki keahlian yang berkualitas dalam merancang sesuatu. Sebenarnya arti profesional tidaklah sesingkat itu, untuk lebih lengkapnya baca: Pengertian profesional dan ciri-cirinya lengkap

Ciri-Ciri Profesi Dan Syarat-Syarat Profesi

1. Ciri-Ciri Profesi

Beberapa ciri profesi secara umum, diantaranya sebagai berikut ini:

a)    Memiliki pengetahuan khusus tentang suatu bidang pekerjaan, seperti adanya keahlian dan keterampilan yang didapatkan dari pelatihan maupun dari pendidikan khusus seta pengalaman yang cukup lama.

b)    Memiliki aturan dan juga standar moral yang tinggi, umumnya bagi orang yang memiliki profesi setiap kegiatan yang dilakukannya berdasarkan pada kode etik bidang profesinya.

c)    Mementingkan kepentingan masyarakat, setiap melaksanakan profesi harus selalu mementingkan kepentingan masyarakat terlebih dahulu daripada kepentingan pribadinya.

d)    Memiliki izin khusus dalam menjalankan kegiatan profesinya, artinya setia profesi tentunya selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan seorang yang memiliki profesi harus memiliki izin khusus jadi tidak sembarangan dalam menjalankan kegiatannya.

e)    Orang yang memiliki profesi biasanya selalu menjadi anggota organisasi profesi yang menjadi bidangnya.

2. Syarat-Syarat profesi

Beberapa syarat-syarat suatu profesi secara umum, diantaranya sebagai berikut ini:

a)    Mempelajari suatu bidang ilmu khusus.

b)    Melibatkan kegiatan-kegiatan intelektual.

c)    Membutuhkan persiapan secara profesional, jadi bukan hanya sekedar latihan saja.

d)    Membutuhkan latihan dalam suatu bidang secara berkelanjutan.

e)    Mementingkan pelayanan kepada masyarakat daripada kepentingan pribadi.

f)     Memiliki organisasi profesi sesuai bidang yang profesional yang kuat.

g)    Menjanjikan karir dan keanggotaan yang permanen.

Pengertian Kode Etik Profesi

        Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

        Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

       Kode etik profesi itu merupakan sarana  untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi.

Tujuan diterapkannya Kode Etik Profesi :

·         Menjunjung tinggi martabat profesi

·         Melindungi pihak yang menjadi layanan profesi dari perbuatan mal-praktik.

·         Meningkatkan kualitas profesi.

·         Menjaga status profesi.

·         Menegakkan ikatan antara tenaga professional dengan profesi yang disandangnya.

Peranan Etika Profesi dalam Bidang Teknik Industri

Etika menjadi atribut pembeda yang membedakan antara manusia dengan mahluk hidup yang lainnya. Manusia dikatakan sebagai mahluk yang memiliki sebuah derajat yang tinggi di dunia ini, salah satunya karena adanya etika. Berikut ini adalah salah satu contoh etika yang telah disepakati oleh suatu organisasi yaitu tentang kode etik seorang sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri. Semoga menjadi contoh untuk kita semua. Untuk lebih menghayati Kode Etik Profesi Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri   Indonesia   dalam   operasionalisasi   sesuai   bidang   masing-masing,   dan   sadar sepenuhnya   akan  tanggung   jawab   sebagai   warga   negara   maupun   sebagai   sarjana,   akan panggilan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan di Indonesia maka kami Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri bersepakat untuk lebih mempertinggi pengabdian kepada Bangsa, Negara dan Masyarakat. Selaras dengan dasar negara yaitu “PANCASILA” maka disusunlah kode etik profesi berikut ini yang harus dipegang dengan keyakinan bahwa penyimpangan darinya merupakan pencemaran kehormatan dan martabat Sarjana Teknik dan Manajemen Industri Indonesia.

PASAL 1:

Dalam   melaksanakan   tugas   yang   dipercayakan   kepadanya   Sarjana   Teknik   Industri   dan Manajemen Industri akan selalu mengerahkan segala kemampuan dan pengalamannya untuk selalu   berupaya   mencapai   hasil   yang   terbaik   didalam   keluhuran   budi   dan  kemanfaatan masyarakat luas secara bertanggung jawab.

PASAL 2:

Dalam melaksanakan tugas yang melibatkan disiplin dan pengetahuan lain, Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Indutstri akan senatiasa menghormati dan menghargai keterlibatan mereka, dan akan selalu mendayagunakan disiplin Teknik Indutri dan Manajemen Industri akan dapat lebih dioptimalkan dalam upaya mencapai hasil terbaik.

PASAL 3:

Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri bertanggung jawab atas pengembangan keilmuan dan penerapannya dimasyarakat, dan akan selalu berupaya agar tercapai kondisi yang efisien dan optimal dalam segenap upaya bagi perbaikan dalam pembangunan dan pemeliharaan sistem.

PASAL 4:

Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan di dalam melaksanakan tugasnya tidak akan melakukan perbuatan tidak jujur, mencemarkan atau merugikan sesama rekan sekerja.

PASAL 5:

Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri akan selalu bersikap dan bertindak bijaksana terhadap   sesama   rekannya   dan   terutama   kepada   rekan   mudanya;   selalu   mengusahakan kemajuan   untuk   meningkatkan   kemampuan   dan   kecakapan,   bagi   dirinya   pribadi,   bagi masyarakat maupun bagi pengebangan Teknik Industri dan Manajemen Industri di Indonesia.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsm9tGpz_iD45hzlQEpQXaYKim5_qGNNOlhxxKT1e_ci3ahQU0JQ 

https://rianpra.wordpress.com/2016/04/25/etika-profesi-dalam-bidang-teknik-industri/

http://cyberlawncrime.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-etika-kode-etik-dan-fungsi.html

Proses Pengolahan Pabrik Jamu Tradisional PT.X Di Semarang

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan dan tumbuhan. Limbah cair merupakan unsur pencemaran yang sangat potensial bagi lingkungan air. Unsur tersebut dapat membahayakan baik terhadap manusia maupun kehidupan biota air. Oleh karena itu, pengolahan limbah cair menjadi semakin penting artinya sebagai bagian dari upaya manusia untuk mengamankan sumber-sumber air yang sangat dibutuhkan mengingat air tersebut sangat terbatas. Di dalam limbah cair terkandung zat-zat pencemar dengan konsentrasi tertentu yang bila dimasukkan ke bahan air dapat mengubah kualitas airnya.Industri jamu merupakan salah satu industri yang banyak menghasilkan limbah cair. Limbah cair industri jamu mengandung bahan organik dan bahan berbahaya lainnya  yang berasal dari bahan baku tanaman obat yang dipakai. Kehadiran fenol dan turunannya misalnya, pada badan air memiliki efek serius terhadap kehidupan mikroorganisme meskipun pada konsentrasi yang relative rendah.

Industri jamu X  di Semarang menghasilkan limbah cair jamu dengan datadata negatif. Hal ini masih sangat jauh dari ambang batas yang ditentukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga dalam upaya mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah cair, maka proses pengolahan limbah wajib dilakukan sebelum limbah tersebut dibuang ke badan perairan. Hingga saat ini pengolahan limbah industri jamu dilakukan dengan proses kimia-fisika yaitu dengan penambahan koagulan, aerasi dan sedimentasi. Meskipun dapat mengurangi kandungan COD pada limbah, kadar COD limbah yang keluar dari unit pengolahan limbah tersebut masih cukup tinggi. Limbah cair jamu yang merupakan limbah organik dengan COD tinggi yang dapat diolah secara biologis menggunakan lumpur aktif. Mikroba yang terdapat pada lumpur aktif dapat menurunkan kadar COD limbah dengan memanfaatkan limbah tersebut sebagai nutrisi. Bakteri yang digunakan merupakan kultur campuran atau biakan murni. Untuk mendapatkan bakteri dengan biakan murni akan menambah  biaya. Karena pertimbangan ekonomis tersebut maka digunakanlah Activated Sludge/ Lumpur Aktif dengan biakan campuran. Limbah cair mempunyai efek negative bagi lingkungan karena mengandung zat-zat beracun yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan kehidupan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya.

Pengolahan Limbah Cair

     Pengolahan limbah cair bertujuan untuk menghilangkan atau menyisihkan kontaminan. Kontaminan dapat berupa senyawa organik yang dinyatakan oleh nilai BOD, COD, nutrient, senyawa toksik, mikrorganisme pathogen, partikel non biodegradable, padatan tersuspensi maupun terlarut. Kontaminan dapat disisihkan dengan pengolahan fisik, kimia maupun biologi (Metcalf & Eddy,2004).

Pengolahan Limbah Cair secara Biologi

          Hampir semua jenis limbah cair dapat diolah secara biologi bila dilakukan melalui  analisis dan kontrol lingkungan yang benar. Proses pengolahan biologi merupakan proses pengolahan air limbah dengan memanfaatkan aktivitas pertumbuhan mikroorganisme yang berkontak dengan air limbah, sehingga mikroorganisme tersebut dapat menggunakan bakteri organik pencemar yang ada sebagai bahan makanan dalam kondisi lingkungan tertentu dan mendegradasi atau menstabilisasinya menjadi bentuk yang lebih sederhana (Metcalf & Eddy, 2004). 

     Umumnya bakteri merupakan mikroorganisme utama dalam proses pengolahan biologi. Karakteristik mereka beragam dan kebutuhan lingkungan yang sederhana membuat mereka dapat bertahan pada lingkungan air limbah. Perlu diperhartikan bahwa mikroorganisme lain juga dapat ditemukan pada lingkungan pengolahan air limbah namun peranannya dalam oksidasi materi organik relatif kecil. Proses pengolahan biologi juga dapat dibagi berdasarkan media pertumbuhan mikroorganismenya, yaitu : 

a. Suspended growth atau pertumbuhan tersuspensi, mikroorganisme berada dalam keadaan tersuspensi di air limbah seperti pada reaktor lumpur akif atau kolam oksidasi.

b. Attached growth atau pertumbuhan terlekat, mikroorganisme tumbuh terlekat pada media pendukung yang berada di dalam air limbah. Media pendukung ini dapat berupa media pendukung yang bergerak (rotating biological contactor, fluidized bed, rotortogue), diam (trickling filter, baffled reactor), terendam (fluidized bed) maupun tidak terendam (trickling filter).

c. Kombinasi dari suspended dan attached growth. Secara keseluruhan, tujuan pengolahan limbah secara biologis pada limbah domestik ialah (1) Mengubah (mengoksidasi) unsure terlarut dan partikel biodegradable ke dalam bentuk akhir yang cocok (2) Menangkap dan menggabungkan padatan tersuspensi dan padatan koloid yang sulit diendapkan pada lapisan biofilm (3) Mengubah atau menghilngkan nutrien, seperti nitrogen dan fosfor (4). Pada beberapa kasus, menghilangkan unsur dan senyawa trace organik spesifik. (Metcalf & Eddy, 2004).

 

Gambar 2. Skema Diagram pengolahan Biologi

Beberapa limbah Industri dengan kadar COD dan BOD tinggi lebih efektif diolah dengan menggunakan proses anaerob. Pengolahan limbah anaerob adalah sebuah metode biological untuk peruraian bahan organik atau anorganik tanpa kehadiran  oksigen. Produk akhir dari degradasi anaerob adalah gas, paling banyak metana (CH4), karbondioksida (CO2), dan sebagian kecil hidrogen sulfide (H2S) dan hydrogen (H2). Proses yang terlibat adalah fermentasi asam dan fermentasi metana. Dalam proses anaerob ini peruraian bahan organik dilakukan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok 1 yang menghidrolisa dan memfermentasi komponen organik kompleks menjadi komponen organik sederhana seperti asam asetat dan asam propionat.Kelompok bakteri ini terdiri dari bakteri anaerob dan fakultatif yang disebut pembentuk asam. Kelompok II adalah mikroorganisme yang mengubah asam organik yang dibentuk oleh kelompok I menjadi gas methane dan gas CO2 . Bakteri ini disebut pembentuk methane. Beberapa kelompok bakteri anaerob dan fakultatif yang lain memenfaatkan macam-macam ion inorganik yang ada dalamlumpur seperti bakteri mereduksi ion sulfat (SO42-) menjadi ion sulfit (S2-) dan mereduksi Nitrat (NO3-) nenjadi nitrogen (N2).

Sistem pengolahan limbah secara anaerob dijaga kestabilannya agar proses berjalan secara effisien dengan cara mempertahankan keseimbangan antara bakteri pembentuk asam dan methane. Reaktor harus bebas dari oksigen dan logam berat pada konsentrasi tertentu. pH lingkungan harus dijaga agar berada pada rentang 6.67.6 dengan penambahan alkalinitas (CaCO3 atau dolomit) (Metcalf  & Eddy, 2004). 

       Activated Sludge (Lumpur Aktif) Sistem lumpur aktif adalah sistem yang paling banyak digunakan dalam pengolahan limbah cair (Sutapa DAI, 2000). Di dalam limbah yang mengandung bahan organik terdapat zat-zat yang merupakan makanan dan kebutuhan-kebutuhan lain bagi mikroorganisme yang akan digunakan dalam proses lumpur aktif. Proses lumpur aktif adalah salah satu proses pengolahan air limbah secara biologi, yang pada prinsipnya memanfaatkan mikroorganisme yang mampu memecah bahan organik dalam limbah cair. Proses lumpur aktif adalah proses dimana limbah cair dan lumpur aktif dicampur dalam satu reaktor.

Salah satu parameter yang sering digunakan dalam pengolahan limbah cair sistem lumpur aktif adalah Mixed Liquor Suspended Solids (MLSS). Mixed liquor suspended solids adalah jumlah dari bahan organik dan mineral berupa padatan terlarut, termasuk mikroorganisme di dalam mixed liquor(Sutapa DAI, 1999).

Pada sistem lumpur aktif aliran kontinyu (terus menerus limbah yang masuk) pertumbuhan mikroorganismenya sangat berbeda dengan sistem aliran periodik (misal bacth reactor). Dimana pada aliran terus menerus subtrat ditambahkan kontinyu pada debit Q pada reaktor dengan volume V dan mengandung konsentrasi biomassa X. Penambahan nutrien, parameter lingkungan seperti kadar oksigen, temperatur, dan pH pada dasarnya terkontrol (Sutapa DAI, 1999).

Komponen biologis lumpur aktif terdiri dari berbagai macam organisme. Bakteri, fungi, protozoa merupakan komponen biologis, massa biologis dari lumpur aktif. Proses pengolahan limbah secara biologi adalah cara yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan material yang terkandung di dalam air limbah. Mikroorganisme sendiri selain menguraikan dan menghilangkan kandungan material, juga menjadikan material yang terurai tadi sebagai tempat berkembang biaknya, Metodologi penelitian menggunakan lumpur aktif adalah merupakan proses pengolahan air limbah yang memanfaatkan proses mikroorganisme tersebut (Metcalf & Eddy, 2004).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengolahan Limbah Cair dengan Lumpur Aktif

1. Oksigen

Oksigen dibutuhkan ketika pengolahan terhadap air limbah dilakukan secara aerob. Tetapi untuk proses anaerob, kehadiran oksigen pada reaktor pengolahan limabh tidak diperbolehkan sehingga mikroorganisme yang digunakan untuk mendegradasi limbah adalah bakteri anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. 

2. Nutrisi

Mikroorganisme akan menggunakan bahan-bahan organik yang terkandung dalam limbah cair sbagai makanannya, tetapi ada beberapa unsur kimia penting yang banyak digunakan sebagai nutrisi untuk pertumbuhan bakteri sehingga pertumbuhan bakteri optimal. Sumber nutrisi  tersebut antara lain :

~ Makro nutrient                             ~ Mikro nutrient

3. Komposisi organisme

Komposisi mikroorganisme  dalam lumpur aktif sangat menentukan baik atau tidaknya proses pengolahan yang dilakukan. Kondisi yang paling baik untuk pengolahan limbah dengan lumpur aktif adalah apabila populasi mikroorgamisme yang dominan adalah free ciliata diikuti dengan stalk  ciliata dan terdapat beberapa rotifera. 

4. pH

Kondisi pH lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan mikroorganisme terutama bakteri karena derajat keasaman atau kebasaan akan mempengaruhi aktivitas enzim yang terdapat dalam sel bakteri. pH optimum untuk pertumbuhan bagi kebanyakan bakteri adalah antara 6.5- 7.5. Pergeseran pH dalam limbah cair dapat diatasi dengan larutan H2SO4 atau NaOH maupun larutan kapur. 

5. Temperatur

Pengaruh temperatur untuk pertumbuhan mikroorganisme terutama bakteri adalah terhadap proses kerja enzim yang berperan dalam sintetis bahan-bahan organik terlarut dalam limbah cair. Temperatur optimal dalam proses lumpur aktif  untuk pertumbuhan bakteri adalah 32-360C (Hammer, Mark J, 1931). 

Mikroorganisme dalam Lumpur Aktif

Flok lumpur aktif mengandung sel-sel bakteri baik itu anorganik maupun organik. Ukuran flok ini bervariasi dari < 1µm (ukuran sel bakteri) hingga 1000 µm atau lebih.

(a)    Bakteri 

Merupakan komponen utama dari flok lumpur aktif, lebih dari 300 jenis bakteri hidup dalam sistem lumpur aktif. Bakteri-bakteri tersebut mendegradasi bahan-bahan organik dan mentransformasi nutrien. Jenis umum yang sering ditemukan dalam lumpur aktif adalah Zooglea, Pseudomonas, Flavobacterium, Alkaligenes, Bacillus, Achromobacter, Corynebacterium, Comomonas, Brevibacterium, dan Acenetobactes juga Sphaerotillus, seperti Beggiatoa, dan  Vitreoscilla.

(b)   Fungi 

Yang umum ditemukan adalah Geotrichum,  Penicilium, Chephalos porium, Clados porium, dan Alternaria.  

(c)    Protozoa

Merupakan predator dari bakteri pada suatu sistem pengolahan air limbah menggunakan lumpur aktif seperti halnya yang terjadi di lingkungan alami Ruang Pemasukan Ruang Pengeluaran Lumpur Anaerobik

d) Rotifera 

Paling umum ditemukan adalah jenis Bdelloidea (e.g. Philodina spp.) dan Lecane Monogononta (e.g. spp) (Sutapa DAI, 1999). 

Reaktor Bersekat Anaerobik 

Pengolahan limbah cair proses anaerob dapat dilakukan dengan menggunakan reaktor bersekat anaerob(Bambang T. Basuki, 2000). Dalam hal ini peralatan untuk mengolah limbah cair berbentuk bak dengan sekat-sekat (baffled tank) yang telah terisi lumpur anareobik. Limbah cair masuk ke reaktor melalui ruang pemasukan dan akan mengalami aliran turun (down flow) yang akan kontak dengan lumpur aktif yang ada dalam dasar tangki, kemudian naik ke atas (up-flow) yang juga kontak dengan lumpur aktif yang ada. Aliran yang terjadi (down-flow dan up-flow) akan berulang sampai ke saluran pengeluaran limbah.

Degradasi Fenol

       Salah satu bahan pencemar yang sering menimbulkan masalah adalah hidrokarbon aromatis. Hidrokarbon yang sering dijumpai, terutama di perairan, adalah fenol dan derivatnya dari karbonisasi batubara, bahan kimia sintetik, dan industri minyak. Fenol dengan kadar 500 mg/L ke atas dalam air akan bersifat sebagai racun terhadap bakteri (Ir. C. Totok Sutrisno, Eni Suciastuti, 2004).

Buat limbah cair jamu sintetik lalu masukkan dalam tandon feed. Lakukan seeding  lumpur aktif. Lumpur aktif yang telah di seeding, dianalisa MLSS nya hingga sesuai dengan variabel. Alirkan feed (limbah cair sintetik) dari tandon feed menggunakan pompa ke tangki feed konstan, tunggu sampai overflow.  Masukkan lumpur aktif kedalam tangki lumpur aktif, lalu atur laju alir feed sesuai dengan variabel. Jaga pH di tangki lumpur aktif agar pH=7 dengan menambahkan serbuk dolomit sebanyak +100 gr. Setelah 6 jam, ambil sampel untuk selanjutnya dianalisa COD dan fenolnya. Untuk mengetahui pengaruh mikronutrient, Tambahkan  mikronutient Cu pada saat seeding lumpur aktif dengan kadar 50 µg/L untuk mengolah limbah pada  variabel yang penurunan COD dan fenolnya optimal.  

sumber

http://eprints.undip.ac.id/11892/1/Bab_1-5_skripsi_nurita-sukma.pdf